BUKU III

HUKUM WAKAF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 249

Yang dimaksud dengan :

(1). Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

(2). Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.

(3). Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.

(4). Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

(5). Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan (tidak hanya sekali pakai) dan bernilai menurut ajaran Islam.

BAB II

FUNGSI WAKAF

Bagian pertama

Pasal 250

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian kedua

Unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf

Pasal 251

(1). Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

(3). Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara.

Pasal 252

(1). Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

(2). Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 253

(1). Nadzir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 1 yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat-syarat berikut :

a. warga negara Indonesia,

b. beragama Islam,

c. sudah dewasa,

d. sehat jasmaniah dan rohaniah,

e. tidak berada dibawah pengampuan,

f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

(4). Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut :

"Demi Allah, Saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga."

"Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian."

"Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya kehadirat Allah SWT."

(5). Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud dalam ayat (3) sedikitnya terdiri dari 5 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian ketiga

Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 254

(1). Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

(2). Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3). Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 255

(1). Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena :

a. meninggal dunia,

b. atas permohonan sendiri,

c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir,

d. melakukan suatu kejahatan sehingga dihukum karena telah melakukan tindak pidana.

(2). Bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir karena salah satu alasan sebagaimana ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3). Penggantian seorang Nadzir yang telah berhenti, khususnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 256

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besar dan macamnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III

TATA CARA MEWAKAFKAN DAN PENDAFTARANNYA

Bagian pertama

Tata cara perwakafan harta milik

Pasal 257

(1). Pihak yang hendak mewakafkan diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar wakaf.

(2). Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

(3). Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

(4). Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

(5). Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat berikut :

a. tanda bukti pemilikan harta benda,

b. jika harta benda yang diwakafkan berupa benda tetap, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tetap dimaksud.

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tetap yang bersangkutan.

Bagian kedua

Pendaftaran harta benda wakaf

Pasal 258

Setelah akta Ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) pasal 9, maka kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftar perwakafan harta benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

BAB IV

PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN

HARTA BENDA WAKAF

Bagian pertama

Perubahan Harta Benda Wakaf

Pasal 259

(1). Pada dasarnya terhadap harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

(2). Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :

a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh Wakif,

b. karena kepentingan umum.

Bagian kedua

Penyelesaian Perselisihan Harta benda wakaf

Pasal 260

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan harta benda wakaf dan nadzir disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga

Pengawasan

Pasal 261

Pengawasan tentang pelaksanaan tanggung jawab Nadzir dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 262

Perwakafan harta benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, oleh Nadzir yang bersangkutan harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.